Tentang Kami

SEJARAH DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANDUNG

Di zaman Pemerintah Hindia Belanda, urusan pemerintahan bidang lalu lintas jalan ditangani oleh “Weg Verkeer En Water Staat“ yang juga menangani bidang pengairan. Saat itu, peraturan Perundangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan lalu lintas jalan adalah Weg Verkeer Ordonantie (WVO), Stat Blad Nomor 86 Tahun 1933, yang merupakan cikal bakal undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Tahun 1942 s.d. 1945, departemen yang menangani lalu lintas jalan tidak berfungsi karena terjadi perang kemerdekaan. Selama periode 1945-1949, fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lalu lintas jalan kembali aktif di bawah pengelolaan Djawatan Angkutan Darat Bermotor (DADB) dalam struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Di Tahun 1949, nama kementerian berubah menjadi Kementerian Perhubungan yang membawahkan Djawatan Angkutan Darat dan Sungai (DADS). Adapun penyelenggaraan angkutan sungai diserahkan kepada Djawatan Pelayaran di Tahun 1953. Dengan diundangkannya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan Daerah pada tanggal 18 Januari 1957, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I. Menindaklanjuti PP dimaksud, maka DADS berubah menjadi DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan), dan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya diserahkan kepada Daerah Tingkat I.